Suami Istri Punya NPWP Sendiri, Awas Kena Pajak Lebih Mahal

|Posted by | Berita Keuangan, Kebiasaan Keuangan, Tips Keluarga
Tags: ,

npwp suami istri

Supaya terhindar dari risiko membayar pajak lebih mahal, NPWP pasangan suami istri lebih baik digabungkan. Kamu bisa mengajukan penggabungan dengan cara menghapus NPWP istri.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Banyak keperluan terkait perbankan, transaksi jual beli, dan lain-lain yang mengharuskan seseorang melampirkan NPWP mereka.

Nah, dalam sebuah keluarga, kerap terjadi, NPWP suami istri terpisah atau memiliki NPWP atas nama masing-masing. Hal ini bukan menjadi masalah apabila pasangan suami istri tersebut memiliki perjanjian pra nikah untuk memisahkan harta.

Namun, banyak pula keluarga yang tidak memisahkan harta antara suami dan istri, juga memiliki NPWP terpisah. Kebanyakan karena posisi istri sebagai wanita bekerja yang mungkin sudah memiliki NPWP sebelum menikah.

Apakah kamu dan pasangan memiliki dua NPWP suami istri terpisah tanpa perjanjian pemisahan harta? Pasangan suami istri yang memiliki NPWP atas nama masing-masing sebenarnya kurang efisien dari sisi keuangan. Pasalnya, hal itu bisa membuat suami istri tersebut harus membayar beban pajak lebih besar.

Beban pajak bisa berlipat

npwp suami istri

Sebagai informasi, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur keberadaan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Dengan begitu, seluruh pendapatan ataupun kerugian seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak.

Adapun pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami. Mengacu pengertian tersebut, maka segala penghasilan dan kerugian istri akan dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami.

Bila seorang wanita berstatus istri/kawin dan memiliki NPWP atas nama sendiri, akan tetapi tidak memiliki perjanjian pisah harta yang disahkan notaris, maka hitungan pajaknya akan mengacu pada aturan Pasal 8 ayat 3 UU PPh. Isi pasal itu berbunyi, penghasilan bersih/neto suami istri digabung kemudian besar masing-masing pajak suami-istri dihitung sesuai perbandingan penghasilan neto mereka.

Dengan hitungan tarif pajak progresif atas penghasilan gabungan suami-istri, maka akan terbuka risiko kurang bayar atas pajak.

Agar lebih jelas, mari lihat ilustrasi berikut ini:

Mario dan Mariana sudah menikah, belum memiliki anak. Penghasilan bersih Mario selama 2016 mencapai Rp 120 juta. Sedangkan Mariana memiliki penghasilan netto setahun Rp 60 juta. Mari membandingkan besar beban pajak dalam dua skenario di bawah ini:

Istri Memilih Ikut Suami (Satu NPWP atas nama suami)

Skenario: Mariana memilih ikut suami dan menyetor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan atas nama Mario saja sebagai kepala keluarga. Maka, hitungannya sebagai berikut:

Suami
Penghasilan Netto

Rp 120.000.000

PTKP 2016 (K/0)

(Rp 58.500.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 61.500.000

PPh Terutang setahun
5% x Rp 50.000.000            = Rp 2.500.000
15% x Rp 11.500.000          = Rp 1.725.000

Rp 4.225.000

 

 

Istri

Penghasilan Netto

Rp 60.000.000

PTKP 2016 (TK/0)

(Rp 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Rp 6.000.000
PPh Terutang setahun
5% x 6.000.000

Rp 300.000

Dalam perhitungan di atas, kita lihat, tidak ada kekurangan pembayaran pajak. Pasalnya, pajak penghasilan telah dipotong oleh perusahaan tempat Mario dan Mariana bekerja. Kelak dalam pelaporan pajak tahunan, informasi penghasilan istri cukup dilaporkan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yaitu di kolom penghasilan terkena PPh Final dan/atau bersifat Final.

Istri dan suami masing-masing memiliki NPWP

Skenario: Mariana memiliki NPWP sendiri, sehingga penghitungan PPh terutang akan digabung dengan hitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto Suami

Rp 120.000.000

Penghasilan Netto Isteri

Total Penghasilan Netto

Rp 60.000.000

180.000.000

PTKP 2016 (K/I/0)

(Rp 112.500.000)

Total Penghasilan Kena Pajak

Rp 67.500.000

PPh Terutang Setahun
5% x Rp 50.000.000  = Rp 2.500.000
15% x Rp 17.500.000 = Rp 2.625.000

Jumlah

Rp 5.125.000

Perhitungan SPT tahunan PPh suami

PPh terutang
(120.000.000/180.000.000)x 5.125.000 Rp 3.416.666
Kredit pajak PPh 21

Rp 4.225.000

PPh lebih bayar

 Rp 808.334

Perhitungan SPT tahunan  Isteri
PPh terutang
(Rp 60.000.000/Rp 180.000.000) x Rp 5.125.0000

Rp 1.708.333

Kredit pajak PPh 21

(Rp 300.000)

PPh kurang bayar

Rp 1.408.333

Pada skenario ini, ketika pasangan suami istri memiliki NPWP atas nama masing-masing tanpa ada perjanjian pranikah pemisahan harta, maka pasangan Mario dan Mariana jadi harus menanggungn kurang bayar (utang pajak) Rp 599.999 yang harus mereka bayar.

Jadi, mana yang lebih hemat?

Dari ilustrasi tersebut, skenario pertama yaitu NPWP suami istri digabungkan atas nama suami saja, maka wajib pajak tidak memiliki kekurangan pembayaran pajak.

Sebaliknya, ketika pasangan suami istri memiliki dua NPWP atas nama masing-masing, kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp 600.000. Cukup besar, bukan? Walau utang pajak bisa dicicil pembayarannya tiap bulan, tetap saja ini berarti kamu harus menyisihkan uang pembayaran pajak lebih besar.

Maka itu, bila kamu hendak menikah dalam waktu dekat, ada baiknya menimbang masalah perpajakan ini bila memang tidak ada perjanjian pranikah untuk pemisahan harta suami istri. Kamu bisa menimbang lebih bijak apakah istri perlu memiliki NPWP atau tidak.

Bila melihat perbandingan hitungan seperti di atas, akan lebih hemat apabila suami dan istri menggabungkan pajak mereka dengan satu NPWP saja. Lebih hemat dan lebih sederhana administrasi.

Nah, bagaimana bila saat ini kamu berstatus menikah dan masing-masing telah memiliki NPWP? Maka, jalan satu-satunya adalah kamu mengajukan penghapusan NPWP istri. Tanpa penghapusan NPWP istri, pembayaran pajak suami istri tidak bisa digabungkan.

npwp suami istri

Bagaimana cara mudah menghapus NPWP Istri?

Ada beberapa tahap yang bisa kamu lakukan. Berikut langkah mudah menghapus NPWP istri yang dikumpulkan oleh HaloMoney.co.id dari berbagai sumber tepercaya:

Lengkapi dokumen wajib

Langkah pertama adalah, unduh formulir penghapusan NPWP di situs Direktorat Jenderal Pajak yaitu di Pajak.go.id.

Masuklah ke beranda website dan klik pilihan menu download formulir perpajakan. Pada kolom search, ketik saja “Penghapusan NPWP”. Akan muncul konten yang kamu butuhkan dan kamu tinggal unduh formulirnya.

npwp suami istri

(source: pajak.go.id)

Selain mengisi formulir penghapusan NPWP, kamu juga perlu menyiapkan fotokopi buku nikah, surat pernyataan tidak membuat perjanjian pisah harta dan penghasilan. Atau, surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Agar lebih aman, kamu bisa siapkan pula fotokopi identitas/KTP suami dan istri, juga NPWP suami.

Permohonan Penghapusan NPWP secara online

Kamu bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara online dengan mengisi formulir penghapusan NPWP di website Dirjen Pajak. Permohonan secara online ini sudah harus kamu lengkapi dengan tandatangan elektronik.

Setorkan seluruh dokumen softcopy melalui aplikasi e-registration ke alamat ereg.pajak.go.id

daftar npwp online

Kirimkan dokumen ke Kantor Pajak Pratama

Kendati kamu sudah mengajukan permohonan melalui kanal online, pengiriman dokumen (hardcopy) yang dipersyaratkan untuk penghapusan NPWP masih tetap harus kamu kirim ke Kantor Pajak Pratama di mana NPWP kamu diterbitkan.

npwp suami istri

Kamu bisa langsung mendatangi KPP atau KP2KP, atau mengirimkan dokumen lewat pos ataupun kurir. Nah, bila dokumen fisik yang disyaratkan belum juga diterima oleh KPP dalam rentang waktu 14 hari kerja setelah kamu menyampaikan permohonan via online, maka permohonan penghapusan dianggap tidak diajukan.

Sebaliknya, bila dokumen yang disyaratkan telah diterima lengkap oleh KPP, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik.

Verifikasi maksimal 6 bulan

Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas permohonan kamu menghapus NPWP istri. Nah, penerbitan keputusan akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal bukti penerimaan.

Mengapa begitu lama? Itu karena Dirjen Pajak perlu melakukan banyak tahap dalam verifikasi permohonan penghapusan pajak. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain:

  1. Utang pajak
  2. Proses hukum atau proses administrasi berupa: pembetulan (pasal 16 UU KUP), gugatan (pasal 23 UU KUP), keberatan (pasal 25 UU KUP), banding (pasal 27 UU KUP), pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (pasal 36 UU KUP), peninjauan kembali (pasal 40 UU Pengadilan Pajak).
  3. Status seluruh NPWP cabang Wajib Pajak ketika penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP Pusat.

Keputusan penghapusan akan terbit apabila…

Setelah proses verifikasi atau pemeriksaan permohonan penghapusan NPWP istri berjalan, keputusan penghapusan NPWP akan diterbitkan apabila berdasarkan hasil verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP.

Lalu, bila tidak ada utang pajak. Bila ada utang pajak, permohonan penghapusan bisa diterbitkan bila penagihan sudah daluwarsa, wajib pajak tidak memiliki  harta kekayaan, tidak ada proses hukum atau administrasi. Juga, apabila seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, ketika penghapusan dilakukan terhadap NPWP Pusat.

Demikianlah strategi penggabungan NPWP suami istri sebagai salah satu langkah pengelolaan keuangan yang baik. Memakai satu NPWP saja yaitu atas nama kepala keluarga berpeluang memberikan potensi penghematan yang lumayan bagi keuangan keluarga!

Bila artikel ini kamu nilai bermanfaat, jangan lupa membaginya kepada kawan, kolega dan kerabat kamu, ya!

Simak lebih banyak tips pengaturan keuangan dan strategi berhemat lebih banyak di sini. Di situs Halomoney.co.id, Anda juga bisa mengajukan diri menjadi  nasabah dan menemukan produk Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) terbaik sesuai kebutuhan.

KK

KTA via Halomoney.co.id

 

Ruisa Khoiriyah

Tentang Penulis: Ruisa Khoiriyah

Certified Financial Planner, Former Finance Journalist, Professional Writer, and Lifelong Learner. Selalu ingin berbagi hal yang berguna, praktis dan bisa memberi nilai lebih bagi para pembaca, terutama seputar pengelolaan keuangan pribadi dan kampanye literasi finansial. Ruisa bisa dihubungi di ruisa@halomoney.co.id.